Tugas dan Wewenang MK Dalam Judical Review
TESIS

TESIS




Oleh:
Junaidi Abdillah, S.H, M.H


PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM

Bangka Belitung

2015
Abstrak:

Adanya kelemahan rumusan dalam UUD 1945 menyebabkan munculnya executive heavy, yang terlihat dari adanya kewenangan atribusi yang luas kepada Presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan UU sehingga banyak variasi bentuk peraturan/ketetapan. Disisi lain model check and balance berupa mekanisme Judicial Riview oleh badan kehakiman belum sepenuhnya memberi kepuasan, yang berakibat banyak UU yang secara materiil hanya menguntungkan pembuatnya. Kewenangan Judicial Riview UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi didapat dari UUD 1945, Tap MPR, dan Peraturan lainnya. Namun didalamnya tidak memiliki parameter yang ,eias tentang Judicial Riview dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan «ewenangan, sebagai mana yang pemah terjadi terhadap hak uji materiil Mahkamah Agung.Pertanyaan yang muncul atas hal diatas, terkait dengan apa dasar dan dimensi yuridis kewenangan Mahkamah konstitusi dalam Judicial Riview, serta problema pendasaran parameter Judicial Riview UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normative sebagai metode untuk menjawab persoalan diatas melalui studi kepustakaan berupa Pembukaan UUD. Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR/S, UU dan bahan lain dengan pendekatan histories, filosofis, yuridis, dan futuris.Dasar kewenangan Judicial Riview Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24 C UUD 1945, TAP MPR, UU No. 24 Tahun 2003, keppres No.147/M/2003 serta PMK No. 02/PMK/2003. Dimensi kewenangan MK terkait dengan nmensi konstitusionalnya sebuah undang-undang, dan parameter Judicial Rrview yang dapat dilihat dan dinilai dari dua segi yaitu: segi formil pembentukan undang-undang, dan materiil muatan undang-undang. Secara Yuridis Persyaratan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan munculnya problema pendasaran parameter Judicial Riview UU oleh Mahkamah Konstitusi sebagai akibat tidak jelas dalam UUD 1945 tentang apa dan regaimana parameter Undang-Undang yang sesuai dengan UUD 1945.

Kata Kunc



Authors :

Junaidi Abdillah


Pengumuman dan Informasi terbaru

Sertifikasi Dosen (Serdos) Tahap I Tahun 2020

Diberitahukan kepada Dosen yang akan mengikuti Sertifikasi Dosen Tahap I Tahun 2020, diharapkan segera melengkapi data-data yang diperlukan untuk kepentingan Aplikasi SISTER DIKTI Kampus STIH PERTIBA Pangkalpinang.



Upload Jurnal Publikasi

Diberitahukan.. kepada seluruh civitas akademika, terutama Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PERTIBA Pangkalpinang untuk segera mengupload karya ilmiah, penelitian dan publikasi di website Repositori Journal. Hubungi bagian Sistem Informasi untuk mengupload data publikasi. Terimakasih

#t11u



Copyright © E-Repository STIH PERTIBA | All Rights Reserved 2019